Galeri
Kunjungan ke Idarah Taklim makkah di KSA 2018

Peninjauan pelaksanaan UNBK SILN di KSA 2018

kegiatan Atdikbud bersama Mhasiswa 2018

Kunjungan Atdikbud ke Kementerian Pendidikan Arab Saudi 2018

Ujian Paket C 2016

Universitas Terbuka Riyadh

Gamelan Show Kyai Ahmad

Upacara Hari Pahlawan di SIR

Upacara peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015

Gamelan Kyai Ahmad kembali ditabuh oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan
PENYERAHAN IJAZAH KEJAR PAKET DAERAH DAMMAM
13 Mar : 06:49  by Administrator
Penyerahan ijazah Sekolah Menengah Pertama bagi siswa kejar paket B atas nama Nur Abdul Wahid oleh Atdikbud kepada koordinator Kejar paket Dammam, Bapak Putu Danu.





Hasil Test Interview Peserta Beasiswa darmasiswa 2018
12 Mar : 08:26  by Administrator


Penyelenggaraan Tes Seleksi Wawancara bagi Peserta Beasiswa Darmasiswa dari Arab Saudi pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat lantai 1 pada pukul 14.00 – 18.00 was menghasilkan peserta terpilih yang berasal dari Saudi Arabia :



  • 1.Lama Gunaid
    2.Amani Abdurrahman
    3.Fanafeir Al Somrani
    4.Saad Al Hassan
    5.Muhammad Basirou




Tahap selanjutnya para peserta terpilih tersebut akan mengikuti wawancara via online yang dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi dimana peserta akan belajar di Indonesia.
Atdikbud KBRI Riyadh dalam Festival Janadriyah 2018
12 Mar : 07:32  by Administrator


Sebagai tindak lanjut dari undangan khusus Pemerintah Kerajaan Arab Saudi cq. Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi No. 113/i 27989 tanggal 22 Januari 2018! Indonesia cq. KBRI Riyadh telah berpartisipasi mewakili Asia pada Festival Janadriyah ke-32, Festival Budaya dan Sejarah tahunan terbesar di Kerajaan Arab Saudi dan salah satu festival termegah di kawasan Timur Tengah. Partisipasi Indonesia adalah kali pertama sejak Festival ini diadakan pada tahun 1985.



Selama dua hari jadwal partisipasi Indonesia di Paviliun Kemlu Saudi, tidak kurang dan 7 nibu pengunjung datang ke Booth Indonesia yang menampilkan beragam budaya dan kuliner (signature dishes). Khusus pada awal hari kedua, Booth Indonesia dibuka hanya untuk Para VVIP yang terdiri dari Kelompok Pejabat Tinggi Pemerintahan dan Duta Baser dari berbagai kawasan yaitu Eropa, Arab, Asia dan Amerika.



Tema partisipasi Indonesia adalah Unity in Diversity' yang menggambarkan harmonisasi keberagaman budaya Indonesia dan menampilkan peran Islam sebagai pemersatu dan keanekanagaman budaya di Indonesia. KBRI dan Atdikbud secara khusus ingin menyampaikan pesan universal bahwa Islam adalah agama yang damai, moderat dan terbuka, sejalan dengan visi keterbukaan Saudi yang digagas oleh Putera Mahkota Pangeran Muhammad Bin Salman.



Penampilan kesenian dari siswa-siswi Sekolah Indonesia Riyadh (SIR)dibawah pembinaan Atdikbud KBRI Riyadh selama dua hari mulai dari pawai sampai tarian dan gamelan menjadi pusat perhatian tersendiri bagi publik Arab Saudi. Khusus untuk promosi kuliner, Indonesia menampilkan jajanan pasar wedang jahe dan sate yang telah menjadi salah satu makanan favorit di Arab Saudi.



Pada kesempatan yang sama, Pensosbud, KBRI Riyadh juga menampilkan tema pariwisata beserta paket-paket wisata ke Indonesia, khususnya wisata halal antara lain Lombok dan Sumatera dan produk-produk Indonesia yang telah go internasional seperti Indomie, Teh Sosro, Panser Anoa, Senjata PT, Pindad, Kapal Perang PT. PAL dan Pesawat Buatan PT. DI. Walaupun Festival Janadriyah bertemakan sejarah dan budaya, namun transaksi ekonomi dan perdagangan yang dihasilkan selama waktu Festival bernilai lebih dan 1 milyaran dollar AS.



Secara umum, Festival Janadriyah menampilkan wajah utuh dari Kerajaan Arab Saudi mulai dari suku, provinsi sampai kementerian / instansi pemerintah. Selain itu, negara-negara yang tergabung pada organisasi Dewan Kerja Sama Teluk, Gulf Cooperation Council (GCC) juga berpartisipasi disamping perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional yang memiliki afiliasi di Arab Saudi seperti Aramco, Jarir, Boeing dan Siemens. Setiap tahunnya tidak kurang dari 5 (lima) juta orang baik lokal maupun internasional datang untuk mengunjungi Festival Janadriyah.



Sebagai catatan, partisipasi Indonesia pada Festival Janadriyah ke-32 ini mendapatkan respons yang sangat positif, baik dari berbagai liputan media lokal dan Indonesia, maupun dari pihak Kemlu Saudi yang kagum terhadap keberagaman budaya Indonesia. Pihak Kemlu Saudi juga menyampaikan bahwa sepanjang pelaksanaan Festival Janadriyah yang diadakan sejak tahun 1985, baru kali ini pada saat partisipasi Indonesia, Pavilion Kemlu Saudi mendapat kunjungan terbesar.
Rekomendasi Kebijakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018
07 Feb : 07:39  by Administrator


KETERSEDIAAN, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PERLINDUNGAN SERTA PENGHARGAAN GURU
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bekerja sama mempercepat terbitnya regulasi yang lebih teknis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berkoordinasi dan harmonisasi dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru baik guru PNS maupun bukan PNS.
3. Pemerintah Daerah perlu membuat aturan hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru, dan perlu adanya penganggaran oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaannya sehingga dapat pula mengoptimalkan peran satuan pendidikan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan guru dalam melaksanakan tugasnya.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
1. Mengawal proses perencanaan dan akuntabilitas penyaluran Dana Transfer Daerah antara lain melalui perbaikan kualitas Dapodik oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
2. Memperjelas ketentuan tentang bantuan pembiayaan pendidikan dan kebudayaan diluar kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
3. Mensinkronkan kebijakan antara Kemendikbud dan Kemendagri terkait penggunaan anggaran pendidikan di daerah antara menggunakan mekanisme hibah, bansos, dan belanja langsung.
4. Peningkatan kualitas aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pendidikan dan kebudayaan dengan trasnparan dan akuntabel.
5. Perluditerbitkandandisosialisasikanregulasiyangterkaitdengan:
a. Permendikbud terkait indikator SPM sebagai turunan PP Nomor 2
Tahun 2018 serta Permendikbud terkait Pembiayaan Pendidikan;
b. Permendikbud atau Permendagri terkait penggunaan TPG untuk
peningkatan kualitas guru;
c. Regulasi terkait bantuan dana pendidikan untuk sekolah swasta;
d. PermendagriterkaitBantuanKeuanganKhusus;
e. Permendagri terkait anggaran untuk sektor pendidikan yang
dialokasikan melalui SKPD lain;
f. Payung hukum yang memastikan kewajiban APBD mengalokasikan
minimal 20% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dialokasikan
pada fungsi pendidikan; dan
g. Regulasi terkait DAK Fisik untuk Kebudayaan.

KEBIJAKAN REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
1. Mendorong Provinsi melakukan pemetaan kebutuhan DUDI, potensi wilayah, analisis kompetensi guru dan cohort kebutuhan guru untuk membuat peta jalan pengembangan pendidikan vokasi.
2. Mendorong Kemenristekdikti untuk memperluas mandat Politeknik dalam menghasilkan guru SMK melalui kerja sama dengan LPTK dan P4TK.
3. Merekomendasikan Pemerintah untuk menyusun regulasi tentang pemanfaatan SES (Senior Expert Service) dan training dari industri/lembaga nasional dan internasional untuk peningkatan kompetensi guru, kebekerjaan lulusan SMK, dan pengoptimalan pendanaan sekolah vokasi melalui pelibatan dan kerjasama dengan Atdikbud, SEAMEO, dan alumni.
4. Merekomendasikan adanya regulasi yang:
a. Mewajibkan BUMN/BUMD dan mendorong DUDI bekerjasama dengan
SMK dengan imbalan tax incentive/ insentif pajak, misalnya magang
industri, menyerap dan memasarkan produk TEFA SMK;
b. MengaturrevitalisasiSMK,penyediaanlahan,danmekanismependanaan untuk menghindari tumpang tindih anggaran yang bersumber dari APBN
dan APBD.
5. Memperluas praktik-praktik baik dalam pelaksaan kerja sama antara DUDI
dengan SMK, dan mengembangkan kurikulum fleksibel dan pembelajaran vokasi online sehingga dapat memperluas spektrum kejuruan.

MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN
1. Pemerintah Pusat perlu meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga daerah dapat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas secara mandiri hingga menjangkau daerah pinggiran.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin kemudahan jangkauan dalam layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di daerah pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan transportasi guna memperkuat literasi dasar untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin penyediaan dan penyebaran sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan yang kompeten di daerah pinggiran sesuai dengan lingkup urusan wajibnya.
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kememadaian dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran guna menjamin mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER: SEKOLAH SEBAGAI MODEL LINGKUNGAN KEBUDAYAAN
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong kebijakan sekolah menjadi model lingkungan budaya yang dalam kesehariannya sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka Pemajuan Kebudayaan.
2. Membuka seluruh sarana dan prasarana milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat diakses secara luas untuk aktivitas Pendidikan dan Kebudayaan melalui revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya Kebudayaan.
3. Merancang strategi baru pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pendataan dan revitalisasi fungsi cagar budaya, museum, taman budaya, rumah budaya, dengan berbagai aktivitasnya sebagai sumber-sumber belajar Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Membangun sinergi Tripusat Pendidikan melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi pelibatan seluruh pemangku kepentingan Kebudayaan.
5. Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD, atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK) kepada sanggar-sanggar dan komunitas seni budaya.

Go to page  1 2 3 4 5 6
Berita Sebelumnya
 Darmasiswa 2017/2018 Registration Period by Administrator - 29 Jan : 09:19 in Misc
 penutupan kursus BIPA 2017 by Administrator - 28 Jan : 08:38 in Misc
 INDONESIAN CULTURAL NIGHT 2017  by Administrator - 18 Jan : 08:56 in Misc
 BIPA 2017 by Administrator - 01 Nov : 11:38 in Misc
 scholarship program Dharmasiswa 2017 by Administrator - 05 Feb : 07:55 in Misc
 Ujian Nasional Kejar Paket di Riyadh by Administrator - 17 May : 09:18 in Misc
Peluang
Kegiatan
Ikuti Kami
Statistik Pengunjung
Flag Counter
Tautan Afiliasi